Artikel Politik Dalam Negri Indonesia
ICW: Evaluasi Biaya Politik Tinggi dalam Pilkada Indonesia Corruption Watch meminta DPR merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membuka peluang terciptanya pemilu kepala daerah berbiaya politik tinggi. Kondisi itu memungkinkan timbulnya praktik politik uang (money politics) yang pada akhirnya memicu korupsi. "Ini problem riil karena jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi cukup besar, yaitu 173 pejabat. Ini harus dipecahkan dengan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada berbiaya politik tinggi," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, Selasa (17/4/2012), di Jakarta.link
Politik Uang Tidak Laku di Jakarta
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, praktik politik uang rawan terjadi pada warga Jakarta. Namun, pada kenyataannya, warga Jakarta kini tidak lagi peduli pada praktik politik uang tersebut mengingat mereka mengimpikan pemimpin yang bersih. Peneliti dari The Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, mengakui bahwa saat ini warga Jakarta cukup cerdas sehingga praktik politik uang ini tidak akan mampu membuat seseorang memilih calon tersebut. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan pada 8-16 April terhadap 1.000 responden. "Masyarakat sudah cerdas sehingga masalah politik uang ini tidak terlalu dikhawatirkan di Jakarta," kata Eko saat jumpa pers tentang hasil survei pra-Pilkada DKI Jakarta 2012, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2012).Ambang Batas, Kejahatan Politik Luar Biasa
Penetapan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen secara nasional dalam Undang-Undang Pemilu dinilai bentuk kejahatan politik luar biasa yang dilegitimasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. "Ini persengkongkolan partai politik yang didukung pemerintah," kata Didiek Supriyanto Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) saat diskusi disela-sela rapat pimpinan nasional Partai Damai Sejahtera di Jakarta, Selasa ( 17/4/2012 ). linkMerayakan Pembunuhan Politik
Tepatlah ekspresi kemeriahan politik di negeri ini dinamakan ”pesta demokrasi”. Demokrasi dirayakan sebagai festival kolosal, padat modal, penuh kegaduhan, serta ajang perseorangan mengundi nasib dan aji mumpung. Dalam demokrasi sebagai pesta, terjadi surplus politisi, tetapi defisit politik. Politisi bukannya melakukan kerja politik, malahan tega berjemaah membunuh politik bak Malin Kundang yang membunuh ibunya.link